Monday, October 31, 2005

KEPAILITAN (ASYIK BACANYA EY.........)http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1746

BAGIAN YANG INI SAYA PERSEMBAHKAN BUAT DOSEN FAVORIT SAYA YANG MENGASUH MATA KULIAH HUKUM KEPAILITAN YTS. BAPAK FIRDAUS,SH.MH (THANK YOU SIR, WITHOUT YOU I AM NOTHING)

Pertanyaan :- Apakah BUMN dapat dipailitkan? - Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan atau terkait pada peristiwa kepailitan BUMN?
Jawaban :
Pada dasarnya UU Kepailitan tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikian. UU Kepailitan hanya mendeskripsikan debitur yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit.

Hal ini terlihat dari ps. 2 ayat (5) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya” .
Selain itu, dalam ps. 3 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan bahwa “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”
Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (debitur) yang dapat dipailitkan.

Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut. Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum.

Hal ini karena melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaaan debitur, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu entitas yang tidak memiliki hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum.

Sehingga untuk kepailitan suatu persekutuan perdata seperti firma, CV, Joint operation, maka kepailitan tidak diarahkan kepada firma, CV, Joint operation yang bersangkutan, namun diarahkan kepada persero-persero yang memiliki kapasitas dalam persekutuan perdata tersebut. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kapasitas atas harta bendanya, alias barang tersebut milik orang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.

Membicarakan konsep kepailitan bagi BUMN, maka tidak boleh dibedakan antara kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik seperti BUMN. Baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena UU Kepailitan tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat, kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik Persero (lihat Penjelasan ps. 7 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998), maupun Perum (lihat ps. 25 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998).

Dari kacamata itu, maka tidak ada masalah dalam mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, karena memang UU Kepailitan juga tidak memberikan privilege terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan privilege yang berlaku bagi Bank, dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan efek), dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa.

Praktis tidak ada hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam mengajukan kepailitan bagi BUMN, namun untuk memberi contoh pendapat pengadilan mengenai kepailitan BUMN, maka agak sulit, karena sampai saat ini belum ada satupun BUMN di Indonesia dinyatakan pailit. Meskipun beberapa kali permohonan pailit diajukan antara lain terhadap PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), namun tidak ada hal penting yang dapat dicatat dari pendirian hakim mengenai kepailitan BUMN tersebut, karena kesemua permohonan tersebut tidak didasarkan atas kapasitas termohon sebagai BUMN, namun karena alasan-alasan lain yang bersifat prosedural.
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=537
PERSONAL GUARANTOR
Pertanyaan :
Apakah sudah ada yurisprudensi yang menetapkan bahwa personal guarantor (penjamin hutang perorangan) dapat dipailitkan? kalau sudah ada, dalam putusan apa?
Jawaban :
Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata (Bab XVII KUH Perdata). Inti dari perjanjian penanggungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Berbeda dengan skema jaminan lainnya, yaitu jaminan kebendaan yang memberikan hak penuh kepada kreditur atas suatu hak kebendaan spesifik apabila terjadi kegagalan pemenuhan prestasi (misal: gadai, fidusia), maka perjanjian penanggungan hanya memberikan kreditur hak umum untuk menagih kepada pihak-pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dalam hal kegagalan pembayaran, sehingga kedudukan kreditur yang dijamin oleh penanggung masih berada di bawah kreditur yang dijamin oleh hak jaminan kebendaan.

Perjanjian penanggungan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanggungan yang dilakukan oleh pribadi dan penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum (personal guarantee dan corporate guarantee). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subyek pelakunya berbeda.

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya apabila penanggung adalah penanggung perusahaan. Pengadilan Niaga pernah menerima dan memutus pailit berbagai permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan.

Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Catatan kami menunjukkan bahwa hanya sedikit sekali permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga. Tidak ada penjelasan mengenai hal itu, tapi secara umum ada kecenderungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur pribadi untuk alasan praktis.

Paling tidak pada perkara-perkara berikut ini penjamin pribadi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yatu
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap PT. Ilmu Intiswadaya (debitur utama), Linda Januarita Tani (penjamin pribadi), dan PT. Optimal Teknindo Internasional (penjamin perusahaan) (Putusan No. 79/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT. PST.)
Bank Credit Lyonnais Indonesia terhadap PT. Sandjaja Graha Sarana (penjamin perusahaan), Tjokro Sandjaja (penjamin pribadi), dan Patricia Sandjaja (penjamin pribadi) (Putusan No.29/PAILIT/1999/PN.NIAGA/ JKT. PST.)
Hasim Sutiono dan PT. Muji Inti Utama terhadap PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (penjamin perusahaan) dan Ny. Iswati Sugianto (penjamin pribadi) (Putusan No. 18/PAILIT/1998/ PN.NIAGA/JKT.PST.)
Namun apabila berbicara apakah perkara-perkara tersebut di atas telah merupakan suatu yurisprudensi, maka jawabannya BELUM TENTU. Karena yang dianggap sebagai yurisprudensi yang mengikat oleh Mahkamah Agung adalah putusan-putusan yang telah diterbitkan dalam buku yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung. Tidak semua putusan Mahkamah Agung adalah otomatis menjadi yurisprudensi, karena putusan-putusan tersebut akan dikompilasi oleh Seksi Penelaahan pada Direktorat Perdata Niaga dan kemudian melalui proses tertentu di seleksi kembali oleh Direktorat Hukum & Peradilan Mahkamah Agung untuk kemudian diterbitkan pada buku yurisprudensi.
KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS YANG DI LIKUIDASI
Pertanyaan :
Apakah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadapnya diajukan permohonan pailit, sehubungan dengan perubahan undang-undang yang ada? dan Bagaimanakah cara berjalannya proses tersebut secara bersamaan?
Jawaban :
Ada dua pertanyaan yang bisa dijawab disini, pertama adalah apakah PT dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit? Selanjutnya apakah PT dalam likuidasi dapat dipailitkan? Khususnya dengan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UUK")

Untuk menjawab kedua masalah ini, haruslah dimengerti bahwa pada dasarnya suatu proses likuidasi belumlah mengakibatkan berakhirnya status suatu badan hukum. Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), pembubaran suatu PT harus diikuti dengan likuidasi, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 119 (1) UUPT, perseroan tersebut masih boleh melakukan tindakan hukum sebatas untuk melakukan pemberesan/likuidasi.

Hal ini mengimplikasikan fakta, bahwa sampai likuidasi suatu perseroan terbatas diselesaikan, dan diumumkan di berita negara dan tambahan berita negara serta dua surat kabar (pasal 124 UUPT), maka hukum masih menganggap perseroan tersebut masih ada dan hidup, oleh karenanya dalam hal perseroan terbatas dalam likuidasi ingin bertindak sebagai kreditur dalam suatu kepailitan, maka sepanjang permohonan kepailitan yang diajukan perseroan terbatas dalam likuidasi adalah dalam rangka likuidasi, maka hal itu jelas dapat dilakukan.

Selain itu, dengan belum paripurnanya proses likuidasi juga berakibat perseroan terbatas dalam likuidasi dapat diajukan pailit sebagai debitur. Lihat antara lain putusan Mahkamah Agung dalam perkara permohonan kepailitan BPPN terhadap PT Muara Alas Prima (dlk)

Sementara itu, apabila berbicara tentang UUK baru ini sendiri telah menegaskan secara literal, bahwa definisi ‘setiap orang’ yang termasuk dalam definisi kreditur, maupun debitur (pasal 1 ayat 2 dan 3 UUK) adalah termasuk juga orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.(Pasal 1 ayat (11) UUK).Mudah-mudahan dapat memberikan kejelasan bagi anda.
(http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=4292)
STUDY KASUS MANULIFE
Pertanyaan :
Dalam Kasus Manulife, yang dianut itu pengertian utang & kreditur yang bagaimana? Kreditur apa yang dapat mengajukan permohonan pailit (kreditur bersaing, kreditur prefern atau kreditur separatis) apa alasannya? Apa ketentuan dari UU No. 4 tahun 1998 yang membuktikan bahwa UU tsb lebih menekankan perlindungan kepada kreditur?
Jawaban :
Dalam kasus Manulife tampaknya dianut pengertian utang secara luas, dimana utang tidak lagi didefinisikan secara sempit semata-mata sebagai kewajiban yang timbul dari transaksi pinjam-meminjam uang/utang piutang, namun segala kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini sudah sesuai dengan definisi utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 37 tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Dalam kasus Manulife kewajiban yang dianggap mencetuskan utang sendiri timbul dari kewajiban Manulife untuk melakukan pembayaran dividen kepada pemohon sebagai salah satu pemegang saham.

Pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditur. Tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditur yang dapat mengajukannya.
Sepanjang kreditur tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh tempo, maka secara formil, hakim wajib menyatakan debitur pailit.
Meskipun akhirnya secara logis, kepailitan idealnya lebih banyak dimanfaatkan oleh kreditur bersaingan (konkuren) yang notabene tidak memiliki hak prioritas apapun terhadap aset debitur, sehingga memerlukan mekanisme kepailitan untuk mengamankan kepentingan tagihan-tagihan mereka terhadap harta si-debitur.
Sementara itu, kreditur yang dijamin (kreditur separatis maupun preferens) karena hak mereka relatif telah ‘terjamin’ dari alokasi hasil penjualan harta debitur (misalnya pemegang hak tanggungan/fidusia-pelunasan diambil dari penjualan barang jaminan), maka bagi mereka, kebutuhan untuk mengakukan kepailitan tidak semendesak kreditur konkuren dalam menjamin pelunasan piutang-piutang mereka.
Dalam hal kreditur yang dijamin dapat membuktikan bahwa jaminan yang ada telah tidak cukup untuk melunasi utang debitur kepada mereka, misalnya, jaminan yang ada hanya senilai Rp. 100 juta, padahal nilai utang adalah Rp. 200 juta, maka tidak ada masalah bagi mereka untuk menuntut sisa utang tersebut melalui mekanisme kepailitan. Meskipun kalimat pada Pasal 60 UU Kepailitan mengatakan

‘Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang’

Namun kalimat ‘hasil penjualan’ tidak dengan serta merta menjadi batasan impreratif, bahwa jaminan tersebut harus terlebih dahulu dieksekusi. Lihat juga pasal 138 UU Kepailitan, yang mengatakan

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Dari situ terlihat bahwa terbuka kemungkinan pengajuan kepailitan oleh kreditur separatis, tanpa perlu terlebih dahulu mengeksekusi jaminannya. Karena secara logika, suatu proses kepailitan tidak sama sekali akan merubah konstelasi pembagian harta pailit, ataupun menambah keuntungan kreditur yang separatis. Karena tambahan nilai perolehan yang akan diperolehnya dari proses kepailitan juga tidak akan signifikan, karena pada akhirnya tetap dicocokkan oleh kurator dan kemudian harus dibagi secara proporsional dengan kreditur konkuren lainnya, sementara hak separatis dari jaminannya sama sekali tidak berkurang.

Keputusan pengadilan tentang ini relatif masih inkonsisten, meskipun dalam beberapa kasus sebelumnya issue ini sudah dianggap selesai, dan tidak ada permasalahan bagi kreditur separatis untuk mengajukan kepailitan, namun dalam permohonan kepailitan Sojitz Corporation terhadap Thirta Ria, baik dalam pengadilan tingkat pertama, maupun kasasi, pengadilan berpendapat bahwa kreditur harus terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Menurut hemat saya, indikasi bahwa UU No.4/1998 lebih menekankan perlindungan terhadap kreditur, adalah tuduhan yang tidak berdasar. Karena konsep dasar kepailitan adalah memberikan jalan yang relatif adil, bagi kreditur yang ingin memperoleh pembayaran terhadap piutang-piutang yang notabene merupakan hak mereka. Cukup fair, apabila hukum menjamin hak pemulihan uang dari seorang yang sudah meminjamkan uangnya kepada debitur, dari risiko kegagalan bayar baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena tanpa perlindungan yang memadai, maka yang terjadi adalah, orang bisa saja ingkar dari kewajibannya, tanpa perlu takut bahwa tindakannya dapat terjangkau oleh hukum.
TUGAS-TUGAS KURATOR DAN PENGAWAS
Pertanyaan :saya ingin menanyakan apa saja tugas seorang kurator dan pengawas?
Jawaban :
Deskripsi tugas seorang kurator dan pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di Undang-undang Kepailitan (UUK). Namun tugas kurator dan pengurus yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam ps. 67(1) UUK), adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam melakukan tugas ini kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit.

Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu:

1. Sebagai Kurator sementara
Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk:
1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator (ps.7 UUK).

secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara.

2. Sebagai pengurus
Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya.

Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi belaka.

3. Sebagai Kurator
Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dari berbagai jenis tugas bagi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

1. Tugas Administratif
Dalam kapasitas administratif nya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (ps. 13 (4) UUK); mengundang rapat-rapat kreditur ; mengamankan harta kekayaan debitur pailit; melakukan inventarisasi harta pailit (ps. 91 UUK); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (ps. 70 B (1) UUK).

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain a) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan (ps. 84 (1) UUK), b) melakukan penyegelan (bila perlu) (ps. 90 (1) UUK)

2. Tugas Mengurus/mengelola harta pailit
Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditur (ps. 95 (1) UUK).
Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan

Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya a) kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit (ps. 14 jo ps.96 UUK) b) kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha (ps. 67 (3)-(4) UUK) c) kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya

3. Tugas Melakukan penjualan-pemberesan
Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.
Kiranya demikian deskripsi singkat mengenai tugas Kurator, masih banyak deskripsi lain yang lebih luas dari tugas seorang kurator-pengurus, namun secara umum informasi inilah yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengerti tugas kurator-pengurus.
KEWENANGAN KURATOR
Pertanyaan :Apakah Kurator dapat menyelenggarakan RUPS, mengubah anggota Dewan Direksi dan Dewan komisaris?
Jawaban :
Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dalam pengamatan kami, tidak ada satupun ketentuan dalam “UU Kepailitan" (Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 jo Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1906 Nomor 3481) yang secara spesifik mengatur hal ini. UU Kepailitan lebih banyak mengatur tentang prosedur dan juga tentang akibat kepailitan atas harta debitur pailit serta pengurusan atau pemberesannya. Sedikit sekali disinggung tentang akibat kepailitan atas subyek hukum debitur itu sendiri. Hal ini pula yang mengakibatkan banyak kesimpangsiuran, misalnya tentang apakah suatu perseroan terbatas yang telah dibubarkan (dan sedang dalam likuidasi) dapat dinyatakan pailit.

Kepailitan suatu perseroan terbatas berakibat hilangnya kekuasaan dan kewenangan seluruh organ-organ perseroan atas harta kekayaan perseroan tersebut. Organ-organ perseroan seperti RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi tidak berwenanang untuk melakukan tindakan-tindakan kepengurusan harta, dan kedudukannya digantikan oleh kurator. Sebagai contoh, Pasal 67(2) UU Kepailitan menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya kurator tidak memerlukan persetujuan dari organ debitur/perseroan pailit, walaupun di luar kepailitan persetujuan tersebut disyaratkan.

Pertanyaannya adalah apakah organ-organ perseroan kehilangan wewenangnya untuk melakukan tindakan selain pengurusan atas harta pailit? Seharusnya jawabannya adalah tidak. Organ-organ itu tetap berwenang selama tidak ada akibatnya atas harta pailit. Jika kita mengkaji kepailitan atas perseorangan dan bukan perseroan terbatas, maka debitur pailit dapat tetap hidup, bersosialisasi, bahkan dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk harta pailit. Namun, untuk perseroan terbatas memang sulit sekali ditarik garis yang jelas, karena sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, maka seluruh atau (hampir seluruh) tindakan yang diambil organ-organ tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun baiklah untuk kepentingan diskusi ini kita anggap saja organ perseroan tetap berwenang. Akibatnya, kurator tidak dapat mengambilalih kewenangan tersebut, termasuk mengadakan RUPS, dan sebagainya.

Analisa di atas juga sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"). Walaupun mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan, Pasal 18 UU PT menegaskan bahwa perubahan tersebut harus dengan persetujuan kurator. Ini berarti bahwa organ RUPS masih berfungsi dan pemegang saham masih berwenang untuk mengadakan RUPS selama bukan untuk pengurusan harta pailit.

Selanjutnya kita perlu pertanyakan pula kepentingan kurator untuk mengadakan RUPS untuk mengganti susunan anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam kepailitan RUPS sebagai salah satu organ perseroan telah kehilangan kewenangannya dalam pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67(2) UU Kepailitan. Kurator dapat mengambil sendiri tindakan-tindakan pengurusan harta untuk dan atas nama perseroan pailit berdasarkan diskresinya. Tentunya ada beberapa batasan, yaitu keharusan ijin terlebih dahulu dari lembaga lain, seperti Hakim Pengawas atau rapat kreditur. Jika kurator perlu bantuan dalam mengurus harta debitur/perseroan pailit, maka kurator dapat menunjuk tenaga ahli. Bahkan perubahan susunan Direksi atau Dewan Komisaris dapat menyulitkan pertanggungjawaban organ-organ tersebut, jika kepailitan disebabkan kesalahan mereka.

Yang mungkin terjadi, perubahan susunan organ tersebut dilakukan dalam rangka rencana perdamaian. Tentunya dalam hal ini debitur (yaitu pemegang saham melalui RUPS) sendiri yang dapat melakukannya, karena rencana perdamaian juga hanya dapat diajukan oleh debitur pailit.
PKPU
Pertanyaan :1. Apa dasar hukumnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? 2. Mengapa penyelesaian utang piutang di Pengadilan Niaga sangat sedikit diselesaikan melalui PKPU daripada melalui "pailit"? 3. Apakah penyelesaian utang piutang melalui PKPU bermanfaat bagi kepentingan kreditur dan debitur? Dan apakah nenberikan perlindungan terhadap kreditur? Alasannya?
Jawaban :
1. PKPU diatur pada BAB II UU Kepailitan, tepatnya ps. 212 sampai ps. 279 Undang-Undang Kepailitan.
2. Mungkin urutan pemikirannya perlu diperjelas terlebih dahulu. PKPU tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan, atau sebagai sesuatu yang bersifat alternatif dari prosedur kepailitan, sehingga tidak dapat dibandingkan seperti yang ditanyakan.

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (lihat ps. 212 UU Kepailitan).

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya.

PKPU sendiri terbagi 2 bagian, tahap pertama, adalah PKPU Sementara, dan tahap kedua adalah PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan Pengadilan niaga HARUS mengabulkan permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditur yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya.

PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut, belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut (lihat ps. 217 (3) UUK).

Prinisp ini jelas berbeda dengan kepailitan, yang prinsip dasarnya adalah untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitur. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian dalam kepailitan, namun cukup jelas bahwa kepailitan dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk membandingkan secara kuantitatif kedua hal tersebut.

3. Jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain diluar PKPU (lihat ps.270 UUK), sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut ‘digerecoki’ oleh tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada diluar PKPU.

Selain itu Kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit (lihat ps. 160, 161, jo 276 UUK).

Bandingkan dengan apabila melalui proses restructuring biasa, yang apabila terjadi breach perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku proses dan panjangnya waktu.
SITA JAMINAN DALAM KEPAILITAN
Pertanyaan :Pasal 7 UU Kepailitan mengatur tentang sita jaminan dalam kepailitan, tapi tata cara dan prosedurnya tidak ada peraturan pelaksanannya. Menurut pasal 284 UU Kepailitan dikatan bila tidak ada ketentuan yang mengaturnya, maka yang digunakan adalah ketentuan dalam hukum acara perdata. Tapi nantinya akan banyak ketentuan yang tidak sinkron dengan UU Kepailitan, contohnya soal jangka waktu, pengadilan yang berwenang, soal jaminan dari kreditur (ps 7 ayat 3 UUK), dll. Tolong dijelasin gimana sih prosedurnya??? terima kasih!!!
Jawaban :
Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Kepailitan (Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 jo Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1906 Nomor 3481).

Dalam prakteknya, pemohon pailit biasanya memang meminta kepada Pengadilan Niaga terhadap kekayaan Termohon pailit diletakkan sita jaminan. Namun dalam prakteknya pula, permintaan sita jaminan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Mengapa?

Karena, pertama, acara pemeriksaan di Pengadilan Niaga berlangsung dengan acara sumir (sederhana) dan waktunya singkat (dalam 30 hari harus sudah ada putusan). Tanpa prosedur sita jaminan saja, proses persidangan dan pemeriksaan perkara kepailitan sudah sangat “mepet” timeline-nya.

Kedua, hakekat dari pernyataan pailit sendiri adalah sitaan umum terhadap harta benda debitur yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tanpa meminta sita jaminan pun, apabila debitur dinyatakan pailit maka otomatis pernyataan tersebut merupakan sitaan umum dan tidak perlu lagi meminta sita jaminan ke pengadilan negeri.

Jadi permohonan pailit yang disertai permintaan sita jaminan selama ini tidak pernah ada yang dikabulkan oleh Majelis Pengadilan Niaga karena mereka beranggapan seandainya nanti debitur dinyatakan pailit, maka otomatis seluruh harta benda debitur menjadi sitaan umum yang digunakan untuk melunasi utangnya kepada kreditur-krediturnya.
KEPAILITAN DAN ARBITRASE
Pertanyaan :1.Dapatkah Kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula Arbitrase ? 2.Apakah adanya klausula arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pailit ?
Jawaban :
Dalam menanggapi pertanyaan saudara, apakah sengketa-sengketa yang memiliki klausula arbitrase dapat diajukan permohonan pailit? maka jawabannya adalah DAPAT.
Dan begitu pula sebaliknya, Pengadilan TIDAK DAPAT memakai alasan adanya klausula arbitrase yang telah diperjanjikan olah para pihak sebagai alasan untuk menolak suatu permohonan pailit.

Alasan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan kegunaan instrumen kepailitan dengan instrumen arbitrase

Arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak akibat dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, sementara kepailitan adalah suatu mekanisme yang berhubungan dengan status personal orang, dari tidak pailit menjadi pailit dengan segala konsekuensi publiknya.

Artinya meskipun arbitrase dapat berperan sebagai pengganti badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa perdata antara para pihak yang disebabkan terjadinya wanprestasi (lihat Pasal dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif), tapi pertanyaannya apakah kewenangan arbitrase juga dapat menggantikan peran proses kepailitan yang notabene berhubungan dengan status personal seseorang atau badan hukum?

2. Perbedaan syarat pengajuan kepailitan, jika dibandingkan dengan syarat pengajuan gugatan kepada arbitrase

Berdasarkan ps. 1 (1) jo. ps. 6 UU Kepailitan, suatu permohonan kepailitan dapat diajukan apabila debitur memiliki dua atau lebih utang, dan salah satu utang telah jatuh tempo, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Sesederhana itu.
Sementara arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa (lihat ps. 2 UU Arbitrase) yang mewajibkan adanya sengketa/perselisihan yang perlu diselesaikan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa arbitrase dan kepailitan merupakan dua hal yang berbeda, untuk mengajukan permohonan kepailitan tidak diperlukan suatu sengketa, dan sementara masuknya perkara ke arbitrase harus melalui adanya sengketa atau perselisihan atau sejenisnya.

Sehingga untuk memperoleh persetujuan atas permohonan kepailitan tidak diperlukan dibuktikan adanya sengketa, cukup unsur-unsur pada Pasal 1 jo. 6 UU Kepailitan.

3. Perbedaan sifat antara Kepailitan dengan Arbitrase

Sebagai proses publik, kepailitan merupakan suatu proses hukum yang memiliki implikasi publik. Dengan adanya kepailitan, maka ketentuan ps. 22 sampai ps. 32 UU Kepailitan cukup jelas meletakkan bahwa hak dan kewajiban debitur pailit beralih kepada kurator sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kewajiban debitur pailit dari uang hasil penjualan harta pailit, begitu juga proses-proses penegakan hukum yang berkenaan dengan harta pailit, misalnya sita-sita yang telah dikenakan oleh Pengadilan, dan tahanan badan, semuanya harus di angkat dan kelanjutannya akan amat bergantung dari penyelesaian proses kepailitan itu sendiri.
KEPAILITAN DAN ARBITRASE LANJUTAN
Pertanyaan :1.Dapatkah Kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula Arbitrase ? 2.Apakah adanya klausula arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pailit ?
Jawaban :
(sambungan)

Dalam tataran praktek, pendapat hakim sendiri bervariasi dari satu putusan kepada putusan yang lainnya. Sampai saat ini masih belum dapat disimpulkan pendapat akhir dari posisi arbitrase terhadap kepailitan. Pada masa-masa awal pengadilan niaga cenderung berada pada posisi bahwa dengan adanya klausula arbitrase, maka sebagai konsekuensi asas kebebasan berkontrak (pacta sunt sevarda) yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, dengan sendirinya menimbulkan kewenangan absolut lembaga arbitrase terhadap seluruh proses hukum apapun, termasuk juga proses kepailitan. (lihat putusan Niaga No.2/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara Chioda Sport Market vs. Para Bandung Propertindo, putusan Niaga No.14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara PT Environmental Network Indonesia vs. PT Putra Putri Fortuna Windu dan PFF International Corporation, putusan Niaga No.19/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., antara PT. Basuki Pratama Engineering et. al vs. PT. Megarimba Karyatama, yang berpendapat bahwa klausula arbitrase pada perjanjian telah menimbulkan kewenangan absolut bagi lembaga arbitrase yang menisbikan kewenangan Pengadilan Umum termasuk diantaranya Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Pengadilan Umum)

Belakangan pendapat itu diluruskan oleh Mahkamah Agung dengan beberapa pendapat utama, yaitu yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga adalah extra ordinary jurisdiction, sehingga tidak dapat dinisbikan oleh klausula arbitrase (Keputusan Kasasi No.12/K/N/1999), selain itu Pengadilan juga berpendapat bahwa kepailitan berada di luar kekuasaan para pihak sebagai suatu materi yang dapat diperjanjikan bersama dan menimbulkan kewenangan absolut arbitrase, (ps. 615 Rv jo. ps. 5 UU Arbitrase)

Setelah itu beberapa putusan mengenai arbitrase dalam kepailitan merujuk kepada putusan Kasasi No.12/K/N/1999 tersebut, namun anehnya putusan terakhir yang kami miliki mengenai arbitrase (Putusan Niaga No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst antara PT Trakindo Utama vs. PT Hotel Sahid Jaya Internasional), dalam putusan Kasasi No.05/K/N/2001 Mahkamah, Agung justru berbalik kepada pendirian semula dan berpendapat bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pailit.

Hal ini sesungguhnya menjadi menarik, meskipun secara teoritis jelas posisi kepailitan di hadapan yurisdiksi arbitrase, namun pada prakteknya tidak semudah itu jika kita melihat kepada pendirian pengadilan yang terlihat masih belum berada pada posisi yang tetap.
KATEGORI SANKSI ADMINISTRASI DALAM BOEDEL KEPAILITAN
Pertanyaan :Apakah sanksi administraif yang berupa denda yang dijatuhkan oleh suatu instansi wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan piutang konkuren? Mohon disebutkan dasar hukum yang mendasarnya.
Jawaban :
Hal ini juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundangan yang berlaku. Soal tata-urutan tagihan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundangan lainnya selain UU Kepailitan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang bagi tagihan pelayaran dan peraturan di bidang Perbankan.

Jika kita tilik Pasal 1137 KUHPerdata, maka hanya dikatakan bahwa tagihan/hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan badan umum lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah didahulukan dari piutang lainnya. Namun, pasal yang sama menyatakan bahwa tertib pelaksanaannya, jangka waktu hak tersebut akan diatur dalam undang-undang khusus.
Nah, selain UU Perpajakan, sepengetahuan kami belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, termasuk denda suatu instansi pemerintah. Memang secara umum, dapat saja didalilkan bahwa seluruh hak atau piutang lembaga negara atau pemerintah termasuk dalam pengertian Pasal 1137 KUHPerdata. Akan tetapi, dalil ini dapat saja dibantah. Sepertinya hingga ada ketentuan yang secara jelas mengatur, atau yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, hal ini akan tetap menjadi perdebatan
HIDUP FAKULTAS HUKUM UNRI....!!!!SELAMAT MEMBACA YACH............. :)
SALAM KOMPAT DARI FH UNRI 2002

Comments:
mau tanya,, dalam pertanggunjawaban direktur terhadap perseroan yang mengalami pailit, apakah pertangngjawaban terhadap direksi secara otomatis terjadi atau harus melalui gugatan di pengadilan?makasih
 
Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?